//
you're reading...
AAI SUMUT, DANAU TOBA

Danau Toba: “Jambar” di Atas Bukit

Rabu Sore (17/1) peserta setia diskusi forum rabuan berkumpul di ruang belajar di lantai III Sekretariat Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Ruang belajar yang setia memberi makna atas setiap proses pembelajaran di punggungnya. Suara azan shalat Ashar dari mesjid tak jauh darinya menggema sebagai tanda. Tak lama lagi diskusi akan dimulai.

Prof Hamdani bersiap dengan bahan presentasinya. Saya membagikan ke peserta makalah yang sudah saya perbanyak sebelumnya.  Peserta menunggu diskusi dimulai. Dengan satu hentakan irama pengantar, diskusi pun dimulai. Moderator mempersilahkan narasumer untuk memulai presentasinya.

Horja bius2Di dinding yang berfungsi sebagai layar terpampang point-point presentasi yang berjudul : Kearifan Tradisional di Danau Toba.  Bersahutan dengan narasi dari Prof Hamdani yang mengurai dan menjelaskan fenomena kearifan tradisional di Danau Toba secara sistematis. Peserta menyimak sambil menikmati panganan dan minuman yang disediakan. Berbagi pengetahuan dan makanan adalah kombinasi apik yang selalu ada di setiap diskusi AAI Sumut. Cukuplah untuk memberi gizi bagi batok kepala dan memanjakan lambung, tetapi tentu kurang memadai sebagai stimulus. Jika ke depan, pengurus bisa sediakan uang transport apalagi setara perdiem anggota dewan atau pejabat eselon maka punggung ruangan belajar tidak akan kuat menanggung beban.

Memperbincangkan Danau Toba, bagaikan memandang gambar di kanvas berukuran besar yang di dalamnya bercampur aduk kisah romantisme, harapan dan kenyataan yang tidak selalu segaris dan sejajar seperti dalam alur struktural fungsionalisme. Realitasnya dihiasi bingkai penuh warna sekaligus penuh noda. Berkelindan dalam berbagai kepentingan elite di tingkat lokal, nasional hingga global yang berusaha mengakumulasi modal dari hadirnya sebuah isu. Seperti yang digambarkan Anna Tsing melalui konsep spectacular accumulations-nya atas realitas pengelolaan hutan di Kalimantan. Di Danau Toba, aku lebih suka menarasikannya sebagai hidangan lezat di atas meja di hadapan orang-orang yang rakus lagi lapar.

https://saruhumrambe.wordpress.com/2016/10/04/danau-toba-hidangan-di-atas-meja-2/

Danau Toba dengan bentangan alam dan sejarah geologinya tanpa polesan apapun sudah sangat menakjubkan. Membentang di 7 kabupaten dengan perairan seluas 112.000 Ha dengan sebuah pulau di tengahnya dari sudut manapun menghadirkan keindahan pemandangan yang luar bisa. Belum lagi sejarah terbentuknya danau sebagai hasil letusan gunung berapi yang maha dahsyat (supervulcano) yang konon semburannya berdampak hingga ke belahan dunia Eropa. Juga tak kalah eksotisnya, budaya dan tradisi yang hidup beberapa suku yang bermukim di sekitarnya, memiliki kekayaan dan keragaman yang tak kalah menakjubkannya.

Tak ayal lagi, sejak jaman penjajahan Belanda, Danau Toba sudah merupakan tujuan wisata pavorit bagi para elite penjajah dan kroninya. Juga dijadikan tempat pengasingan bagi para tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang kekuasaan kolonial Belanda. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan bangunan yang dikenal sebagai Pesanggarahan Soekarno di salah satu sudut Kota Pariwisata Parapat.

Tetapi karunia besar tidak selalu mendatangkan keagungan, tetapi juga kegetiran dan kemuraman walaupun tetap selalu ada harapan yang beriring dengan kekhawatiran. Setelah puluhan tahun menikmati kejayaan akhirnya pariwisata Danau Toba mengalami kebangkrutan di saat krisis moneter 1997.   Wisatawan mancanegara yang membanjiri tujuan wisata utama di Danau Toba tiba-tiba saja menghilang, karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Beberapa negara penyumbang wisatawan seperti AS, Australia dan beberapa negara Eropa mengeluarkan travel warning berkunjung ke Indonesia, selain Bali. Bisnis pariwisata pun mengalami kelesuan yang parah berdampak hebat pada tingkat hunian hotel, jasa travel,restoran dan pendukung pariwisata lainnya.

Seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, di waktu yang hampir bersamaan sektor pertanian juga mengalami petaka terhadap komoditi andalan yakni bawang. Desa-desa di kawasan Danau Toba dikenal sebagai penghasil bawang mengalami gagal panen. Sehingga desa-desa yang tidak memperoleh manfaat ekonomi langsung atas kehadiran pariwisata menggantungkan hidupnya dari pertanian juga mengalami tekanan ekonomi yang sangat besar. Di saat ini, banyak keluarga yang mencari peruntungan ke daerah lain. Migrasi.

Bagi yang bertahan di kampung halaman melakukan berbagai strategi untuk memastikan kehidupan harus berlanjut. Ada yang berusaha untuk tetap bertahan di sektor usaha yang sama, tetapi banyak yang mencoba peruntungan lain. Salah satunya, melirik potensi lain dari perairan dengan membudidayakan ikan di Keramba Jaring Apung (KJA). Dalam waktu yang relatif singkat, bermunculan sentra-sentra KJA milik warga seperti Haranggaol dan Tiga Ras serta beberapa lokasi lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Danau Toba. Di waktu yang bersamaan, perusahaan juga mulai menanamkan modalnya di sektor KJA. Di awali dengan PT. Charon Pokphan yang mengembangkan usahanya dengan membangun kemitraan dengan petani KJA. Dalam perjalanannya perusahaan ini mengalami kegagalan karena tidak menguntungkan secara bisnis. Tingginya tingkat pencurian disebut sebagai penyebab utamanya. Namun, kehadiran perusahaan dengan teknologi KJA yang diperkenalkan mampu menstimulus banyak petani untuk turut membudidayaka ikan mas melalui KJA.

Selanjutnya, atas undangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara hadir PT. Aquafarm Nusantara (PTAN) untuk mengembangkan usaha budidaya ikan nila di Danau Toba. Ujicoba berjalan sukses, dengan kesimpulan bahwa ikan nila dapat berkembang baik untuk dibudidayakan di perairan Danau Toba.  Perusahaan ini membudidayakan jenis ikan yang berbeda dari jenis ikan yang sebelumnya sudah dibudidayakan warga di Danau Toba yakni ikan mas.

Pengenalan budidaya ikan dengan KJA di Danau Toba sebenarnya sudah dimulai di tahun 1980-an melalui suatu program pemerintah yang disebut dengan Operasi Khusus (Opsus) Maduma Sejahtera. Digagas oleh Solichin GP seorang tokoh nasional dari Jawa Barat yang saat itu sebagai Sekretaris Pengendalian Pembangunan Nasional sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa pinggiran Danau yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Di tahun 1980-an di saat masa-masa keemasan pariwisata Danau Toba, di saat bersamaan banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan di desa-desa yang tidak mendapat manfaat apapun dari kepariwisataan. Bisnis pariwisata hanya terpusat pada pusat-pusat objek wisata seperti Parapat, Tuktuk, Tomok, tetapi banyak desa lainnya di pinggir Danau tidak merasakan manfaatnya secara langsung dan menjadi kantong kemiskinan.

Dan di saat krisis moneter, budidaya perikanan menjadi penyelamat ekonomi masyarakat di beberapa desa terdampak. Sementara pariwisata dan tanaman bawang kehilangan pesonanya. Bukan karena rupa yang tidak cantik lagi, tetapi peminat yang kehilangan rasa.

Budidaya ikan dengan KJA pun seketika jadi primadona. Bertumbuh cepat tiada terkira. Dalam waktu yang relatif singkat bermunculan sentra-sentra KJA dengan produksi berlimpah ruah. Kecepatan yang tidak terkontrol acapkali membawa bencana. Serangan virus ikan mas yang dikenal dengan Koi Virus Herpes (KHV) di Oktober – November 2004 memusnahkan seluruh ikan mas yang sedang dibudidayakan. Dan sudah wataknya pemerintah, pandainya hombal menyalahkan. Petani yang sudah menderita dengan kerugian yang sangat besar, dipersalahkan karena mengambil benih dari Sumatera Barat yang sudah terpapar KHV. Padahal selama ini hampir tidak ada pembinaan, dan ketika petani mengalami kebangkrutan, juga tidak ada pertolongan dari pemerintah untuk mencarikan ekonomi alternatif. Petani berusaha sendiri untuk mengatasi masalahnya dan mencoba bangkit dengan tenaga seadanya. Itu sudah begitu dari dulu dan akan tetap begitu.

Kematian massal ikan mas ini tidak membuat keseluruhan petani menghentikan usaha KJA-nya. Mereka mendapat pelajaran bahwa KJA perusahaan yang memelihara ikan nila tidak terkena dampak virus koi. Petanipun merubah jenis ikan yang dipelihara dari ikan mas ke ikan nila. Ikan nila dipercaya memiliki daya tahan terhadap virus koi.

Namun 12 tahun kemudian kematian massal kembali terjadi di Haranggaol, sentra terbesar budidaya ikan milik warga. Ribuan ton ikan nila yang dipelihara petani mengalami kematian. Di waktu berikutnya juga terjadi kematian ikan di Paropo namun tidak dalam jumlah yang besar. Setelah bencana, petanipun dengan kekuatan sendiri kembali bangkit memulai usahanya dari nol. Pemerintah kembali sibuk berwacana. Sementara Petani terus menambah beban ke perairan tanpa bekal pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk menjamin keseimbangan alam. Demi harapan besar atas keuntungan yang bakal diraih menjelang lebaran, menambah jumlah benih dari yang seharusnya di setiap petak KJA. Sementara yang sudah seharusnya sudah bisa dipanen ditahan tidak dijual demi harga yang lebih bagus. Akhirnya perairan di sekitar KJA kekurangan oksigen yang menyebabkan kematian ikan. Penanganan yang lambat menyebabkan kematian ikan massal.

Dengan beberapa kali kejadian kematian ikan massal tersebut tentunya menyebabkan kerugian besar bagi petani KJA. Akan tetapi, kasus tersebut tidak membuat petani KJA beralih ke sektor lainnya. Termasuk ketika kesulitan memperoleh benih berkualitas karena pihak pemerintah melarang perusahaan untuk mendistribusikan benih ke petani. Dengan alasan mengganggu unit pembenih rakyat, seorang kadis di pemerintahan propinsi menggunakan jabatannya berusaha memonopoli distribusi benih. Ia memiliki usaha pembenihan yang dikelola keluarganya.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada inisiatif petani untuk mencari alternatif usaha di luar KJA. Di Haranggaol, ada upaya untuk mengembalikan komoditas bawang, tetapi hasilnya belum memadai untuk bisa sebagai alternatif untuk menggantikan usaha KJA. Ini menunjukkan petani KJA memandang bahwa dengan resiko yang ada bahwa usaha KJA masih lebih menguntungkan dibanding dengan jenis usaha lainnya yang memungkinkan di daerahnya.

Dalam satu kesempatan beberapa bulan sebelum terjadi kematian massal, bertanya ke seorang petani KJA bermarga Sinaga di Haranggaol. Ketika ditanya dampak ekonomi dari usaha KJA, beliau yang sempat merantau di saat krisis ekonomi terjadi berkata,”Itulah buktinya”. Menunjukkan mobil putih miliknya yang terparkir di depan warung tempat kami bertemu. Lebih lanjut ia bercerita bahwa sektor utama yang menggerakkan ekonomi adalah KJA. Dan atas itu, secara umum masyarakat lebih sejahtera dibanding saat sektor pariwisata masih berkembang baik.

”Saat pariwisata maju, yang menikmati hanyalah beberapa orang pemilik hotel dan restoran. Sementara warga lainnya paling bisa menyewa-nyewakan tikar dan jualan makanan ringan. Sementara sebagian besar lainnya tidak akan bisa diserap oleh pariwisata. Berbeda dengan KJA saat ini, sebagian besar warga terlibat secara langsung sebagai pemilik KJA dengan 2 atau 3 petak atau hingga ratusan petak. Jika tidak sebagai pemilik, tenaga kerja banyak terserap untuk mengelola usaha milik keluarganya maupun sebagai upahan”.

IMG_2264Pengembangan Pariwisata Danau Toba

Danau Toba sudah ditetapkan sebagai satu dari sepuluh tujuan wisata prioritas nasional berdasarkan arahan presiden yang tercantum dalam Surat Setkab No.: B-652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015. Dalam kerangka pengembangannya, Danau Toba ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) yang nantinya akan direplikasi ke 9 (sembilan) tujuan wisata prioritas lainnya. Upaya ini sebagai bagian dari pencapaian target kunjungan wisata sebesar 20 juta pengunjung pada tahun 2019. Danau Toba diberikan target kunjungan sebesar 1 juta wisatawan pada tahun 2019.

Sehubungan dengan pengembangan pariwisata prioritas ini, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti Menteri Pariwisata Arief Yahya akan diganti jika progres pencapaian target tersebut tidak terpenuhi. Dan dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga merasa sangat yakin bahwa sektor pariwisata bisa berkontribusi besar kepada pendapatan nasional melebihi sektor lainnya seperti perikanan.

Dalam pencapaian target sebagaimana disebutkan di atas beserta strategi pengembangannya, khusus pengembangan pariwisata Danau Toba, dari sisi kelembagaan telah ditetapkan Badan Otorita Danau Toba melalui Perpres No. 49 Tahun 2016  tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba  yang diikuti dengan pelantikan  personilnya untuk periode 2016 – 2021 pada 30 Nopember 2016 di Kementerian Pariwisata oleh Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata. Saat ini, pengurus Badan Otorita sedang menyiapkan master plan secara otoritatif di lahan seluas 600 Ha, dan secara koordinatif berhubungan dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan beberapa Kabupaten di sekitar Danau Toba.

Sebelum penetapan kelembagaan Badan Otorita Danau Toba tersebut, dari sisi kebijakan sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014, tentang Tata Ruang Danau Toba. Dan dari sisi infrastruktur sudah dilakukan pengembangan kapasitas Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara agar bisa digunakan oleh pesawat komersial berbadan besar. Saat ini, pesawat Garuda Indonesia sudah melakukan pelayanan penumpang tiga kali dalam seminggu. Sementara infrastuktur jalan tol sudah masuk dalam perencanaan pembangunan.

Sedangkan dari sisi kelembagaan baru juga dibentuk. Sehingga saat ini, setidaknya ada empat kelembagaan yang kini resmi mengelola Danau Toba yakni Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba (BKPEKDT), Lake Toba Regional Managemen (LTRM), Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) dan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT).

  1. BKPEKDT dibentuk melalui surat keputusan Gubernur Sumut Nomor 062.05/245/K/202 tanggal 2 Mei 2002. Lembaga yang berkantor di Medan ini pada 6 Mei 2004 mendeklarasikan kesepakatan Pengelolaan Ekosistem Danau Toba melalui Lake Toba Ecosystem Management Plan. Deklarasi dilakukan di depan Presiden Megawati Sukarnoputri. Sembilan Bupati/Walikota di sekeliling Toba yakni Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Asahan, dan Kota Tangjung Balai menandatangani deklarasi itu bersama Gubernur Sumut waktu itu, Rizal Nurdin.
  2. LTRM dibentuk pada 8 Desember 2006 diinisiasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan diresmikan Menteri M. Lukman Edy. Seperti dalam BPKPEKDT bergabung kabupaten sekeliling Danau Toba minus Asahan dan Tanjung Balai. LTRM dibentuk untuk mendorong pariwisata Danau Toba.
  3. BPGKT dibentuk setelah Presiden Susilo Bambang Yudoyono menetapkan Danau Toba sebagai taman bumi (geopark) nasional pada Maret 2014. Namun surat keputusan pemebentukan kelembagaannya baru keluar dari Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi pada Februari 2016.
  4. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dibentuk berdasarkan Perpres 49 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016. Hingga kini kelembagaannya belum tersosialisasikan kepada warga. Sementara sesuai dengan amanat peraturan tersebut bahwa paling lama tiga bulan setelah diundangkan kelembagaannya sudah terbentuk.

IMG_2229Dinamika Isu Danau Toba

Danau Toba digambarkan bagaikan kepingan surga di bumi merujuk keindahan alamnya dan sejarahnya yang dahsyat. Danau yang terbentuk ± 74.000 tahun yang lalu dari letusan gunung berapi yang maha dahsyat tersebut telah dtetapkan sebagai kawasan Geopark Nasional, dan tahun 2015 lalu diusulkan menjadi anggota Global Geopark Nasional (GGN) UNESCO. Namun gagal, karena tidak memenuhi beberapa persyaratan teknis dan kelembagaan sebagaimana yang dipersyaratkan. Dan saat ini sedang proses pengajuan kembali, yang rencananya Tim Assesor dari Unesco Global Geopark (UGG) akan datang melakukan penilaian di April 2018.

Sehubungan dengan pengembangan pariwisata Danau Toba dan pengusulan Kaldera Toba ke UGG, maka isu KJA Di balik keindahan alam dan sejarahnya yang menakjubkan, Danau Toba juga adalah kumpulan isu yang tidak hanya berlapis tetapi bertumpuk dengan kompleksitas yang luar biasa. Danau Toba adalah kisah lain tentang sebuah hidangan di atas meja dihadapan orang-orang  rakus lagi lapar. Berebutan kue yang terkadang masih imizinatif dengan menonjolkan diri dan kelompok sebagai yang merasa paling berhak dengan mengidentifikasi diri sebagai yang paling peduli dan paling penting. Hal ini tergambar dari munculnya berbagai kelembagaan resmi bentukan pemerintah maupun lembaga non pemerintah (LSM) yang tumbuh pesat seiring dengan rencana pemerintah untuk memajukan pariwisata Danau Toba.

Tak ayal lagi, arus utama isu Danau Toba saat ini adalah kepariwisataan. Sehingga sektor lainnya, yang  dianggap tidak sejalan atau menganggu ditempatkan sebagai lawan yang harus disingkirkan. Namun, ada paradoks di dalamnya melalui reproduksi jargon di satu sisi, sementara di sisi lain coba menampilkan wajah populisme.

Satu jargon yang diproduksi sempat mencengangkan publik walaupun kemudin surut dan menghilang dari percakapan adalah  Monaco of Asia.  Di awali dengan kesepakatan bersama 7 Bupati pada 11 Agustus 2015 di Kemenko Maritim, yang dilanjutkan rapat terbatas presiden dan beberapa arahannya ditindaklanjuti Rapat Koordinasi 5 menteri untuk pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba di Universitas Del, Toba Samosir. Universitas ini  milik Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat Menkopolhukam. Di saat tebar benih di Danau Toba di sela rapat koordinasi tersebut,  Rizal Ramli (saat Menko Maritim dan Sumberdaya) memberikan pernyataan bombastis bahwa Danau Toba akan dijadikan Monaco of Asia. Bersamaan dengan itu, beliau menyebut 2 perusahaan yang akan disingkirkan karena tidak sejalan dengan jargon Monaco of Asia-nya. Kedua perusahaan itu ditudingnya sebagai  pelaku pencemaran Danau Toba. Selanjutnya memberikan tenggat waktu 1 tahun bagi pemilik untuk secara mandiri menutup perusahaannya. Jika sampai batas waktu tersebut tidak dilaksanakan, ia menyebutnya akan menuntutnya sampai bangkrut.

Tanpa menyebut nama, namun publik mencoba mereka perusahaan yang dimaksud, yang mengarah ke dua perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perikanan dengan KJA yakni PTAN dan PT. STP JAPFA. Akan tetapi, hingga masa jabatannya berakhir, janjinya untuk membangkrutkan kedua perusahaan tersebut tidak diwujudkannya. Malah beliau semakin melunak, setelah Tim Kemenko Maritim yang dikirimnya untuk melakukan validasi atas keberadaan kedua perusahaan tersebut dan isu pencemaran secara umum menemukan fakta yang berbeda. Akhirnya, Rizal Ramli di resuffle dari Kabinet Kerja Jokowi. Posisinya sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut B. Panjaitan, yang diyakini sebagai aktor utama terkait dengan pengembangan pariwisata Danau Toba sekaligus isu Danau Toba saat ini.  Beliau sangat aktif melakukan rapat koordinasi mengumpulkan kemeterian dan  kepala-kepala daerah di sekitar Danau Toba, yang diantaranya mendesak untuk membersihkan Danau Toba dari keramba. Dan acapkali beliau memberikan pernyataan keras di saata rapat, namun relatif berhat-hati saat berbicara dengan media.

KJA Jadi Kambing Hitam

Isu pencemaran dan kerusakan Kawasan Danau Toba, sebenarnya bukanlah isu baru di Kawasan Danau Toba. Jejaknya bisa ditelusuri seiring dengan masuknya investasi di kawasan tersebut. Serangan pertama, diarahkan ke PT. Indorayon yang saat ini bernama PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL). Perusahaan yang berdiri di awal tahun 1980-an sempat terhenti usahanya sebagai dampak dari berbagai aksi dan tuntutan penutupan perusahaan tersebut. Untuk sementara, PT TPL terselamatkan jadi fokus serangan dengan menguatnya isu KJA.  Dinamikanya berlanjut seiring dengan semakin dekatnya batas waktu pencapaian target dari pemerintah pusat untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Danau Toba.

Dari sisi isu, sebenarnya ada beberapa isu yang tumpang tindih di Danau Toba yang bisa diidentifikasi sesuai dengan konteksnya, dengan respon secara beragam dari stakeholders di sekitar Danau Toba sesuai dengan sudut pandang, cara pandang dan kepentingannya masing-masing. Isu-isu tersebut yakni isu lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang berkait dengan satu dan lainnya. Seiring dengan pengembangan pariwisata yang paling banyak disoroti adalah isu lingkungan. Objek utama terkait isu ingkungan adalah keberadaan KJA. KJA yang berada di badan air, segala sesuatu perubahan kimia dan fisika selalu akan dikaitkan dengan keberadaannya, walaupun secara faktual banyak faktor dan kontributor yang menyebabkan penurunan kualitas air Danau Toba. Sumber terbesar sebenarnya adalah beban pencemaran yang masuk melalui puluhan sungai yang bermuara ke Danau Toba. Sungai ini membawa zat terlarut dari limbah rumah tangga, pertanian, peternakan, perkebunan dan perhotelan. Kajian dari Balitbang Kelautan dan Perikanan (2017) beban pencemaran yang masuk dari sungai jumlah 34 kali lipat dari beban yang dihasilkan oleh KJA. Namun, sesuai dengan semangat populisme negatif dari pemerintah, maka hal tersebut kurang jadi perhatian karena bersentuhan dengan rakyat sebagai penyebabnya.

Khusus isu KJA, sebenarnya tidaklah setua isu pencemaran yang diarahkan ke PT TPL. Isu ini berkembang dan menjadi perbincangan publik dimulai pada tahun 2012.  Motor utamanya adalah Fraksi Demokrat DPRDSU yang berkelindan dengan beberapa pengurus inti Partai Demokrat Pusat/Anggota DPR RI yang berasal dari Tanah Batak. Mereka secara aktif melakukan lobby dan mendesak agar pemerintah (dalam hal ini BKPM) untuk mencabut izin PT. Aquafarm Nusanatara. Atas desakan Fraksi Demokrat di DPRDSU, melalui rapat gabungan komisi dan fraksi maka terbentuk Panitia Khusus (Pansus) Danau Toba. Pansus ini bekerja selama 1,5 tahun dengan melakukan berbagai kunjungan kerja dan rapat. Akhirnya Pansus Danau Toba merekomendasikan beberapa poin yang tidak jelas tidak lanjutnya.

Akhirnya serangan secara politis di DPRDSU tensinya menurun yang kebetulan Anggota Dewan sudah fokus untuk mempersiapkan diri menjelang pemilihan legislatif. Namun beberapa tokoh-tokoh elit pada waktu itu beralih menggunakan beberapa LSM untuk mengorganisir aksi dengan menjadikan tokoh lingkungan sebagai simbol perjuangannya. Misalnya menggandeng penerima kalpataru asal Danau Toba. Mereka melakukan aksi di Sumatera Utara hingga istana negara dengan pernyataan pengembalian hadiah kalpataru yang diterima mengiringi poin-poin tuntutan dan pernyataan sikapnya. Hasilnya, DPR RI Komisi VII melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian LH yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu. Rapat Dengar Pendapat akhirnya merekomendasikan untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Wajib terhadap PT AN. Yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat penetapan Audit Lingkungan Hidup Wajib oleh Menteri Lingkungan Hidup. Setelah melalui serangkaian rapat dan tahapan audit, maka hasilnya dirilis secara resmi pada Oktober 2014 melalui surat yang ditandatangani oleh Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup saat itu. Hasilnya menunjukkan tuduhan pencemaran yang ditujukan ke perusahaan tidak terbukti. Sebaliknya mengkonfirmasi bahwa beberapa lokasi terjadi pencemaran ecoli yang berasal dari limbah rumah tangga.

Pasca audit wajib, isu KJA di Danau Toba sempat surut beberapa waktu.   Dan tensinya kembali meninggi atas pernyataan dari Rizal Ramli Menko Maritim saat itu seperti yang disebutkan di atas. “Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya”. Jika aksi-aksi sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY, maka pada saat ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu dengan aktor intelektual yang berbeda pula. Jika sebelumnya ada beberapa tokoh asal Batak Toba dari partai berkuasa saat itu, maka isu saat ini dimotori oleh  tokoh Batak Toba yang duduk di kabinet kerja yang berkolaborasi dengan aktor-aktor lainya di media dan LSM lokal melalui suatu jaringan yang disebut dengan “Batak Network”.  Salah satu keberhasilannya adalah mendorong Pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba untuk membuat suatu gerakan penghapusan KJA atau “No Keramba”. Gerakan ini menghasilkan kesepakatan Zero KJA yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut dan beberapa Bupati di Kawasan Danau Toba.

Namun gerakan tersebut kehilangan momentumnya di saat Presiden Jokowi pada pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh masyarakat dan agama Sumatera Utara di Hotel Inna Parapat (20/8/2016) mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada rencana untuk menghilangkan KJA dari Danau Toba, akan tetapi melakukan penataan KJA. Hal ini membuyarkan semua gerakan “No Keramba” di Danau Toba.

Seiring dengan penetapan Badan Otorita Pengelola Pariwisata Danau Toba, KJA kembali ditarget yang artinya menyasar perusahaan dengan menjadikannya sebagai sumber utama pencemaran. KJA yang sempat diwacanakan untuk dihapuskan, karena bertentangan dengan peraturan perundangan terkait dengan perairan umum dan penataan ruang yang menjamin keberadaan budidaya perikanan, maka gerakannya diarahkan melalui status trofik danau, dan daya dukung dan daya tampung untuk budidaya perikanan.  Sasarannya adalah pengurangan kapasitas produksi yang tidak memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dari menjalankan usahanya.

Diawali dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : S.555/MENLHK/PPKL/PKL.2/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal penetapan daya dukung dan daya tampung sementara yang ditujukan ke gubernur dan 7 Bupati di Kawasan Danau Toba  bahwa tingkat produksi perikanan yang diijinkan adalah 50.000 ton/tahun sembari menunggu kajian terhadap daya dukung dan daya tampung yang dilaksanakan pemerintah propinsi c.q Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut selesai dilaksanakan.  Jumlah ini akan didistribusikan ke kabupaten sesuai dengan sebaran sesuai dengan skenario dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Berkaitan dengan Surat Menteri Lingkup Hidup dan Kehutanan di atas, selanjutnya keluar SK Gubsu No. 188.44/209/KPTS/2017  tentang Status Trofik Danau Toba dan SK Gub No. 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba. Status trofik ditetapkan sebagai oligotrofik, sementara daya dukung dan daya tampung untuk budidaya perikanan ditetapkan sebesar 10.000 ton/tahun.

Sebagai dasarnya adalah kajian Badan Lingkungan Hidup Propinsi  Sumatera Utara (2016), yang diragukan hasilnya karena bermasalah dari sisi metodologi. Di kajian ini kembali KJA dijadikan tersangka utama dengan kontribusi terbesar beban pencemaran perairan Danau Toba.  Selanjutnya menjadi bahan legitimasi dalam setiap isu dan kebijakan yang ditujukan untuk menyerang keberadaan KJA.  Termasuk untuk menjustifikasi untuk mendapat hutang luar negeri dengan menyewa konsultan asing yakni DELTARES dan bekerjasama dengan dua lembaga di dalam negeri yang dibiayai oleh Bank Dunia. Hasil final kajiannya tidak kunjung dipublikasikan yang diyakini karena mendapat banyak kritik. Salah satunya konsultan ini tidak melakukan kajian sendiri terhadap kualitas air Danau Toba tetapi semata merujuk kajian BLHSU yang sejak awal sudah diragukan hasilnya.

Salah satu kelembagaan yang meragukan hasilnya adalah Balai Riset Kementerian Kelautan Perikanan. BLHSUdisebut tidak mempertimbangkan sumber pencemaran yang masuk melalui puluhan sungai yang bermuara di Danau Toba. Selanjutnya melakukan kajian terhadap kualitas air serta daya dukung dan daya tampung yang hasilnya telah dipresentasikan di akhir 2017. Temuannya mengejutkan bahwa beban pencemaran yang masuk melalui sungai jumlahnya 53 kali lipat dari yang dihasilkan  KJA.

https://suaratani.com/news/lipsus-tani/hasil-kajian-prof-endi-pencemaran-utama-danau-toba-bukan-kja-tapi-sungai

Selalu ada simplikasi dalam setiap isu yang dikemas secara politis, dan harus ada yang dijadikan tertuduh untuk dipersangkakan. Dari banyaknya faktor lain yang menyebabkan penurunan kualitas air seperti ratusan ribu hektar lahan kritis di Kawasan Danau Toba, pertanian, perkebunan, peternakan, perhotelan dan rumah tangga yang limbahnya ke Danau Toba dianggap tidak penting karena sudah ada KJA yang dijadikan kambing hitam. Pengkambinghitaman ini juga dibutuhkan untuk mengaburkan kerusakan yang bakal terjadi ketika ratusan hektar hutan lindung dirubah fungsinya menjadi kawasan perhotelan dengan berbagai fasilitasnya di lahan seluas 600 Ha yang dikelola oleh Badan Otorita Danau Toba.

Fakta lainnya, di Danau Toba tidak hanya ada KJA milik perusahaan tetapi juga milik masyarakat. Semangat populisme yang sedang menemukan momentumnya di zaman now juga bisa ditemukan jejaknya di Danau Toba. Misalnya, saat isu zero KJA digaungkan turut menyasar milik masyarakat. Namun, seiring dengan waktu, pihak-pihak yang kontra KJA mengabaikan milik masyarakat dengan alasan karena hal tersebut milik rakyat. Populisme yang mengabaikan fakta lain seperti ijin yang dimiliki perusahaan, pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan budidaya yang bertanggung jawab melalui praktek cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan sesuai standar budidaya yang berlaku secara internasional. Sehingga isunya tidak lagi semata soal dampak terhadap lingkungan tetapi juga merambat soal nasionalisme ketika menyebut perusahaan asing.

Kearifan Lokal di Danau Toba

gb4Danau Toba ditetapkan menjadi salah satu tujuan wisata strategis nasional dengan target kunjungan wisata yang bombastis. Di tahun 2019 ditargetkan kunjungan wisata ke Danau Toba sebanyak 1 juta wisatawan per tahun. Sementara jumlah kunjungan di tahun 2017 hanya diangka 250 ribu wisatawan.

Untuk mencapai target tersebut, dilakukan pengembangan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur. Badan Otorita dibentuk dengan kawasan otoritatif seluas 600 Ha yang mengorbankan hutan lindung. Bandara Silangit di perbesar dan landasan diperpanjang yang kemudian dirubah statusnya menjadi bandara internasional. Juga digaungkan akan dibangun jalan tol hingga ke Danau Toba.

Bersamaan dengan itu, berbagai jargon terlontar seperti ‘Monaco of Asia’ untuk memberi “rasa” internasional yang kemudian menghilang dan lalu kembali ke rasa nasional menjadi ‘Bali Kedua’.

Tampak sekali ada semangat dari elite pemerintah untuk membangkitkan pariwisata danau toba menjadi sekelas dengan Bali. Tetapi bersamaan dengan itu, pengabaian masyarakat lokal juga tergambar jelas. Sentuhan program dengan sasaran masyarakat dan kebudayaan dengan sumberdaya manusia dan kearifan tradisional yang ada, belum dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Baik sebagai pendukung kepariwisataan maupun terdampak akan pembangunan pariwisata yang sedang gencar dilakukan.

Pentingnya menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, kajian tentang kearifan tradisional atau lokal yang dilakukan oleh Prof Hamdani Harahap memberikan oase atas ancaman pengabaian tersebut. Beliau mengungkapkan berbagai kearifan lokal yang ada, dimana diantaranya masih fungsional dalam hubungannya dengan menjaga dan memelihara lingkungan dan hubungan sosial. Namun, ada juga yang sudah mulai tergerus oleh jaman dan ditinggalkan oleh pendukung kebudayaannya.

Pembangunan pariwisata Danau Toba memang cenderung elitis, yang didesain oleh elite di Jakarta dan di Medan. Masyarakat setempat sejauh ini ditempatkan sebagai objek pembangunan, dan dimobilisasi kehadirannya di acara-acara sosialisasi. Ini berlaku bagi pembangunan yang dimotori oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba maupun Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Sehingga mempertegas posisi masyarakat dengan melibatkannya sebagai subjek pembangunan melalui penggalian potensi-potensi yang dimiliki merupakan hal yang penting. Dalam konteks inilah kajian yang dilakukan oleh Prof Hamdani Harahap menemukan momentumnya.##

 

About saruhumrambe

Berlatar belakang pendidikan Antropologi. Aktif diorganisasi sebagai sekretaris Asosisasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Bekerja secara mandiri sebagai konsultan komunikasi dan sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: