//
you're reading...
AAI SUMUT, GetaRasa

PRAKTEK LANCUNG DI LAHAN NEGARA : PEMBELAJARAN DARI PROF LUND

Mendiskusikan praktek lancung di lahan negara di pinggiran Kota Medan seringkali terasa getir bercampur pahit. Terlebih saat dipertontonkan fakta begitu tidak berdayanya negara di tangan para mafia tanah, pemilik modal dan aktor-aktor lainnya yang merampas lahan-lahan yang seharusnya bisa diperuntukkan bagi petani kecil dan buruh tani melalui kebijakan reforma agraria. Namun, bagi Prof Lund kompleksitas kasus pertanahan tersebut bisa diurai menjadi narasi yang ringan penuh candaan yang mengundang tawa. Pilihan kata yang dibalut canda sehingga sindiran atau ejekan sekalipun tetap membuat peserta tertawa. Misalnya di akhir presentasinya, ia sebutkan akan menutupnya dengan sesuatu yang optimis. Rasanya akan menjadi happy ending jika merujuk kisah drama. Di layar kemudian tampil kalimat,”Medan : Kota terbaik tahun ini. City of the Year 2017.

Spontan peserta tertawa, karena sesungguhnya ia tidak sedang memuji tetapi menunjukkan paradoks yang terjadi. Dan peserta memaknainya sebagai sindiran (satire) yang disampaikan dengan cara yang jenaka. Bagi yang tinggal di Kota Medan, tentunya paham bahwa terpilihnya Medan sebagai Kota Terbaik seperti lelucon. Di saat Wali Kota Medan menerima penghargaan tersebut, publik merespon tidak dengan rasa bangga tetapi polemik. Sebab di saat bersamaan, sedang tingginya keluhan atas kondisi keamanan dengan bermunculannya kasus begal, sampah yang berserakan dan semberawutnya infrastruktur jalan. Sehingga seakan-akan, Walikota Medan menjawab keluhan warga dengan penghargaan untuk menunjukkan Kota Medan merupakan kota terbaik di Indonesia. Bagaikan berbalas pantun, lalu publik membalas dengan sebutan yang sarkasme dan kemudian menjadi viral yakni Kota Sejuta Lobang.

Sarkasme publik disambut dengan kegenitan Jokowi yang dengan sengaja melalui jalan-jalan berlobang tersebut dalam lawatannya ke Kota Medan menjelang pesta perkawinan putrinya (ngundu mantu). Mungkin menganggap orang Medan tidak begitu terbiasa menangkap pesan simbolik, lalu ia menimpali dengan pernyataan bahwa jika walikota medan tidak bisa segera memperbaikinya, maka pemerintah pusat yang akan laksanakan. Keesokan harinya, jalan-jalan berlobang tersebut langsung mulus kembali. Orang yang tinggal di Medan terbiasa dengan berbalas pantun yang menjadi bagian dari tradisi Melayu. Namun, berbalas pantun menjadi bahagian dari perlawanan dengan bahasa yang sarkasme merupakan suatu keajaiban. Ajaib.

Berbagai keajaiban tersebut juga ditemukan Prof Lund dalam penelitiannya yang masih sedang berlangsung dalam lingkup politik agraria. Atas bantuan Wina Khairina dari Hari Institute yang juga pengurus AAI Sumut yang mengkomunikasikannya dengan Prof Hamdani Harahap, Ketua AAI Sumut bahwa Prof Lund bersedia menyediakan waktunya berbagi hasil penelitiannya. Kuiah umum itupun akhirnya bisa terlaksana.

***

Jumat (15/12) bertempat di Gedung Magister Studi Pembangunan (MSP) FISIP USU dilaksanakan kuliah umum oleh Prof Christian Lund dari University of Copenhagen, Denmark. Dihadiri puluhan peserta dari aktivis NGO, pengurus dan anggota AAI Sumut, staf pengajar dan mahasiswa S3 MSP FISIP USU.

Sesuai dengan jadwal kuliah umum dilaksanakan selama 2 jam, dimulai pukul 10.00 WIB, dan saya datang lebih awal dan duduk di deretan paling depan. Caraku mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran terbaik. Dan aku biasanya akan mengambil posisi duduk di deretan bangku paling belakang jika jika menonton di bioskop maupun sedang melakukan pengamatan dalam penelitian kecil-kecilan. Maka jika suatu waktu, di dalam suatu kegiatan melihat saya mengambil posisi duduk paling belakang, itu artinya akan datang hanya untuk menonton atau mengamati saja.

Di hadapanku, Prof Lund sedang mempersiapkan presentasinya, di sampingnya berdiri moderator yang juga bersiap-siap untuk memulai acara. Keduanya berdiri hampir sepanjang acara tetapi tidak sama tinggi secara alamiah sesuai ukuran tinggi badan. Sementara peserta sudah memenuhi sebagian besar bangku yang tersedia.

Acara kuliah umum dimulai dengan seremonial pembukaan dengan kata sambutan dari perwakilan penyelenggara sekaligus membuka acara secara resmi. Seremenonial untuk memulai acara sudah menjadi tradisi yang dibeberapa kesempatan bisa lebih panjang dari acara intinya. Dan di acara informal dan ilegal sekalipun, seremonial pembukaan secara resmi tetap dilaksanakan. Ikan gabus ikan sepat ikan lele, lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele. Pantun yang umum disampaikan oleh pemberi sambutan di akhir sambutannya yang panjang. Namun, acara seremonial pembukaan di acara kuliah umum kali ini berlangsung sangat singkat.

Selanjutnya moderator, Ruri Prihaptini mahasiswi S3 Magister Studi Pembangunan mempersilahkan Prof Lund untuk memulai. Di layar tampil judul presentasinya : “Land Development, From Rural to Urban Property in Medan” dengan latar belakang seorang petani di lahan persawahan bersebelahan dengan gedung tinggi yang memberikan gambaran bahwa sawah semakin terdesak oleh pemukiman. Sesuai dengan judulnya, inti pemaparan dari Prof Lund adalah bagaimana strategi legalisasi yang dilakukan petani maupun aktor-aktor lainnya dalam pola-pola penguasaan tanah merubah wajah rural menjadi urban.

Dan Prof Lund memulai dengan cara menyenangkan untuk mendapatkan perhatian penuh dari peserta. “Saat masih muda saya benci sekali dengan Rudi Hartono, karena dia sangat jago sekali dan selalu mengalahkan pemain Denmark”, ucapnya sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, di layar tampil gambar pebulu tangkis legendaris Indonesia Rudi Hartono dan pemain bulu tangkis Denmark sejamannya dengan raket di tangan.

Dengan menyelipkan humor di setiap penjelasannya, pembahasannya diawali sejarah okupasi lahan di pinggiran Kota Medan sudah dimulai sejak perusahaan kolonial membuka perkebunan tembakau secara besar-besaran untuk memenuhi bahan baku cerutu di pasar Eropah dan Amerika. “Tembakau Deli merupakan tembakau terbaik di dunia”, jelasnya.

Ia menampilkan peta lahan ratusan ribu hektar yang dibuat oleh Deli Batavia Maatschappij yang membentang dari Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Deli Serdang. Tanah ini diperoleh pihak perkebunan Belanda dari Sultan Deli melalui hak guna usaha. Ketika Indonesia merdeka lahan perkebunan tersebut ada desakan untuk dibagi-bagi ke rakyat melalui kebijakan reformasi agraria. Namun kenyataannya lahan perkebunan tersebut tidak pernah dibagikan tetapi diserahkan ke perkebunan negara pasca di nasionalisasi dengan mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) selama 25 – 40 tahun dan terus mengalami perpanjangan “Hampir land reform tetapi selalu yang terjadi adalah perpanjangan HGU”, ujarnya. Namun di saat bersamaan, okupasi lahan terus berlangsung yang menyebabkan lahan HGU perkebunan negara tersebut terus berkurang secara signifikan. Dalam penjelasannya Prof Lund mengelompokkan sejarah okupasi lahan sebagai berikut: Era Belanda (1865 – 1942), Era Jepang (1942 – 1945) , Era Kemerdekaan (1945 – …), Nasionalisasi (1952 -…), Orde Baru (1965 – 1998) dan Reformasi (1998 – …).

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

“Okupasi lahan di Kota Medan dan daerah pinggirannya berlangsung massif setelah reformasi yang dikukan oleh petani, OKP, developers, mafia tanah”, tambahnya. sembari menjelaskan fokus kajiannya tentang pola penguasaan tanah dan strategi legalisasi lahan pasca reformasi dengan mengambil tiga lokasi sebagai studi kasus yakni Tanjung Gusta, Marelan dan Saentis yang merubah wajah rural menjadi urban. Ketiga lokasi ini secara administratif berada di Kabupaten Deli Serdang dan berbatasan dengan Kota Medan.

Pemilihan ketiga lokasi ini sebagai kasus karena memiliki karakteristik aktor yang berbeda yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian yakni bagaimana melegalisasi tanah yang diokupasi, jika tidak mendapatkan dokumen formal kepemilikan sah dari instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN)? Selanjutnya bagaimana legalisasi yang dibuat benar-benar seperti memiliki hak formal legal?

Sesuai dengan gambaran yang disampaikannya, adapun karakteristik okupasi lahan di Tanjung Gusta dilakukan oleh petani yang bergabung di dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), di Marindal oleh developer yang menggunakan kelompok tani palsu, dan di Saentis percampuran antara mafia tanah, OKP, kelompok tani, dan individu. “Di daerah lain tentunya ada kasus-kasus yang berbeda, tetapi dalam hal ini saya memfokuskan ke tiga kasus tersebut”, ujarnya.

Untuk memberikan gambaran lebih utuh, sebelumnya Prof Lund menjelaskan tentang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang membentuk Tim B+ yang merespon tingginya okupasi lahan perkebunan negara dan melakukan pengkajian sebelum memberikan rekomendasi perpanjangan HGU yang sudah berakhir. “Ajaibnya”, sebut Prof Lund, tim tersebut mengeluarkan seluas 5.872,06 Hektar, namun dimana spesifik lokasi lahan dimaksud tidak pernah diumumkan ke publik atau dirahasiakan. Prof Lund menyebutnya sebagai “Magic Land”.

Namun beliau menyakini bahwa lahan-lahan yang dikuasai oleh para developer tersebut baik yang dikuasai secara langsung maupun dibeli dari OKP berada di lahan yang sudah dikeluarkan dari HGU PTPN II tersebut. “Pegawai BPN sudah mendapatkan gaji dari negara, tentunya mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan atas informasi tersebut. Pihak developer bisa mendapat informasi spesifik lokasi dengan cara membayar”, jelasnya.

Di saat masuk dalam penjelasan strategi legalisasi lahan di tiga kasus lokasi yang disebutkan, tergambar dengan jelas variasi strategi yang dilaksanakan. Di Tanjung Gusta, diantaranya dengan mendistribusikan tanah kepada kelompok-kelompok tani yang lebih kecil sebagai hak untuk pengelolaan, namun kepemilikan berada di BPRPI. Kelompok-kelompok tani tersebut berkolaborasi dengan OKP untuk mempertahankan lahannya ketika berhadapan dengan pihak perkebunan maupun aparat di lapangan. “Petani percaya bahwa pemerintah dan pihak perkebunan tidak berani berhadapan dengan OKP”, tambahnya.

Selain upaya hukum dan pendistribusian, BPRPI juga melegalisasi lahan yang diklaim melalui simbol dan tanda bahwa lahan tersebut tanah adat BPRPI dengan pembuatan nama jalan yang dibuat sendiri dengan nama-nama yang khas. “Secara aturan penetapan nama jalan adalah kewenangan negara, tetapi di Tanjung Gusta itu dilakukan sendiri oleh BPRPI. Jadi seperti ada negara dalam negara”, sebutnya.

Lebih lanjut Prof Lund menunjukkan foto-foto bangunan yang diresmikan oleh Gubernur saat itu, Gatot Pujo Nugroho. Di lokasi lahan yang diokupasi merupakan tempat berlangsungnya Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mengundang Presiden Jokowi untuk membukanya secara resmi. “Presiden tidak datang, tetapi banyak pejabat yang hadir”, jelasnya.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Di Mariendal, Prof Lund menunjukkan praktek yang berbeda yang dilakukan oleh developer berkolaborasi dengan kelompok tani dan juga membentuk kelompok tani palsu, memberikan lahan untuk organisasi kemahasiswaan sebagai bagian untuk memproteksi lahan dan menunjukkan lahan tersebut legal. Di layar terpampang plang kelompok tani dan gedung bertingkat sebagai sekretariatnya. “Jika dicek anggota FORKRAT tersebut tidak ada satupun yang benar-benar petani”, sebutnya sambil tersenyum.

Dia menceritakan kiprah developer yang menjadi pendiri FORKRAT tersebut.

“Satu kelompok tani yang bersengketa di pengadilan. Dan untuk berperkara di pengadilan tentu butuh dana yang tidak kecil seperti membayar pengacara dan lainnya. Selanjutnya developer, yang beliau sebut bermarga Gultom menawarkan kesepakatan, bahwa dia akan menanggung keseluruhan biaya yang dibutuhkan di dalam proses pengadilan hingga ada keputusan. Sebagai gantinya, dia akan memperoleh 40 % dari lahan yang diperjuangkan. Ajaibnya mereka menang, dan dia mendapatkan 40 % yang menjadi haknya”.

Di Saentis, dijadikan contoh kasus tentang variasi aktor yang melakukan okupasi lahan terdiri atas individu, kelompok tani, OKP dan developers. Namun demikian, sebagian besar tanah tersebut akan bermuara ke developers. “OKP bisa saja menguasai lahan, dan developers akan membelinya dari OKP”, tegasnya. Setali tiga uang dengan pihak perkebunan. “Mereka merasa lama kelamaan tanah tersebut akan lepas dan pihak perkebunan tidak mendapatkan apa-apa. Maka sebelum tanah tersebut benar-benar lepas oleh okupasi lahan, maka pihak perkebunan menjualnya ke developers” tambahnya sambil menerangkan berbagai pembangunan tersebut yang diikuti arus manusia dengan cepat merubah wajah yang sebelumnya desa menjadi kota.

Di saat menceritakan kembali tentang pola penguasaan lahan, sambil bercanda dia bertanya,”Siapa yang berkeinginan memiliki lahan di sana, saya kasih tipsnya”? Peserta hanya tersenyum, lalu ia melanjutkan, “Pastikan jangan sendiri tetapi buat kelompok dengan anggota sebanyak-banyaknya. Karena itu penting untuk bisa mempertahankannya”.

***

IMG_20171215_121538

Secara umum, Prof Lund lebih banyak berkisah tentang temuan-temuannya tentang pola-pola penguasan lahan, strategi legalisasi lahan sehingga lahan-lahan yang dikuasai tersebut seakan-akan legal untuk diperjuabelikan, baik berupa tanah maupun perumahan. Untuk itu, mereka memiliki berbagai cara yang konvensional seperti membangun rumah ibadah, membentuk kelompok, mendirikan bangunan maupun cara-cara lain yang beberapa hal sudah digambarkan di atas sesuai dengan tiga lokasi kasus sebagai contoh. Dan dalam paparannya, sama sekali tidak menyentuh soal perspektif teoritis dan solusi atas kompleksitas yang terjadi.

Di saat sesi tanya jawab, ada peserta yang bertanya tentang solusi ke depan, beliau menyatakan tidak yakin memiliki solusi atas hal ini dan hanya sarankan agar mendorong diumumkannya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN ke publik. Sehingga jelas, bahwa legalisasi lahan tersebut benar-benar diakui oleh negara. Dia melihat bahwa jual beli lahan yang terjadi ajaib, siapapun bisa menjual tanah berkolaborasi dengan kepala desa dan camat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), dan pada akhirnya yang akan bermasalah adalah pembelinya. Karena SKT bukanlah bukti legal seperti sertifikat tanah yang berasal dari BPN.

Developers bisa mencaplok lahan strategis di tanah negara, membangun mall dan property mewah seperti kasus Center Point. Kalah di pengadilan dengan keputusan untuk dibongkar, namun tidak kunjung dieksekusi dan pembangunan terus berjalan seperti sediakala. Prof Lund juga bisa menyebut nama-nama para mafia tanah secara gamblang yang jika diidentifikasi lebih lanjut memiliki kedekatan dengan orang-orang penting di republik ini. Wina yang duduk disampingku berbisik bahwa di atas nama-nama yang disebutkan Prof Lund masih ada lagi bosnya tanpa merinci nama orang yang dimaksud. Dan saya pernah mendengar ada yang menyebut tentang “9 Naga” di kesempatan lain.

Sebagai pendengar yang baik, paparan peneliti asing tersebut terselip rasa malu ketika praktek culas hukum dan kebijakan digambarkan secara terang benderang. Lalu bersama-sama menertawainya dengan gaya bahasanya yang humoris. Saya tentu tidak bisa menduga bahwa Prof Lund terbebas dari cara berpikir kolonialisme yang memandang buruk dan lebih rendah bangsa ini dibanding bangsa-bangsa Barat. Namun, apa yang disampaikan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa ketimpangan dan ketidakadilan terjadi di segala sisi, dan praktek lancung dipertontonkan tanpa rasa malu, di negara yang tidak kunjung bermartabat. Hutang juga terus saja diperbanyak sambil terus meneriakkan dokrin dan kebanggaan semu : BERDIKARI : BERDIRI DI KAKI SENDIRI, NKRI HARGA MATI dan AKU PANCASILA.

Paradoks terjadi di setiap level pemerintahan dan sepertinya dipelihara dengan sangat apik dan sistematis. Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mencatat bahwa hingga tahun 2015, 56 persen tanah dikuasai oleh hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Dan ketimpangan yang terjadi di dalam 50 tahun terakhir terus melebar, tetapi solusinya sejauh ini belum menyentuh inti persoalannya. Hanya membagi-bagikan sertifikat kepada petani tanpa redistribusi lahan untuk mengubah struktur kepemilikan lahan menurut saya adalah reforma agraria palsu. Dan mendengarkan kuliah umum dari Prof Lund memberikan tambahan pelajaran bagaimana paradoks dipertontonkan secara telanjang bugil di negeri ini.###

Sumber foto : selain foto kegiatan kuliah umum, selebihnya adalah foto2 koleksi dari Prof Christian Lund.

About saruhumrambe

Berlatar belakang pendidikan Antropologi. Aktif diorganisasi sebagai sekretaris Asosisasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Bekerja secara mandiri sebagai konsultan komunikasi dan sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: