//
you're reading...
Uncategorized

Sisi Lain Dari Diskusi RUU Kebudayaan

lab2Diskusi bulanan di Lab Antropologi, Sabtu (15/6) semakin berwarna. Tetua INSAN saat ini dan beberapa para mantan tetua-tetua sebelumnya juga hadir. Ada juga mantan  tetua lainnya, yakni Tetua Inisisasi 2010,  jadi makin seganlah awak. Belum lagi, ada pulak dua Dosen Antropologi dari universitas tetangga, UNIMED yang hadir bersama tiga orang mahasiswanya. Jadi tambah kagetlah awak, pas pula awak yang jadi penyaji. Istilah Bang Edy : pemantik. Macem dah betul kali. Padahal, sebelumnya awak dah tenang-tenang karena penyulutnya, lagi-lagi istilah Bang Edy, adalah Si Abu. Kenapa ku tenang bin nyaman sebab Si Abu yang jadi pembandingnya. Aku sudah amati komennya di FB, terlihat jelas ia sudah gregetan dengan RUU Kebudayaan yang akan dibahas itu. “Pastilah ia akan mereview nya sampai ke akar-akarnya.”  Dan kalau ada pertanyaan yang sulit, dan aku akan langsung lemparkan kepadanya, “Gmana menurutmu Bu ?”. Senjata lainnya, yang sudah ku siapkan adalah dengan melemparkannya ke peserta yang lain dengan di dahului menyebut soal prinsip pendidikan untuk orang dewasa. “Kita semua adalah guru. Tidak ada seorangpun yang tahu segala hal, dan tidak ada pula seseorang yang tidak memiliki pengetahuan”. Itulah mengapa aku mengaku siap saja ketika diminta untuk jadi penyaji, walaupun aku sebenarnya tidak benar-benar siap dengan content nya, tetapi sudah siap dengan jurus-jurus berkelit dari serangan pertanyaan. Di sisi lain, aku tidak sungguh-sungguh khawatir dengan RUU Kebudayaan sekalipun disyahkan hari itu juga. “Apa ruginya kalau RUU itu tidak kunjung disyahkan,  dan sebaliknya apa untungnya jika RUU itu disyahkan?.  Jadi makin miskin aku rupanya kalau RUU tidak ada, atau apakah aku semakin berbudaya jika mendukungnya?”

lab3Dengan kehadiran para tetua dan cerdik pandai dari universitas tetangga, aku mulai berpikir apa kritikanku terhadap RUU Kebudayaan ini. Padahal bacaanku terhadap draft tersebut semuanya positif. Ku lihat prosesnya sudah mantap. Ada naskah akademisnya, padahal sepengetahuanku umumnya undang-undang tiba-tiba saja terbit tanpa ada naskah akademisnya, yang memberikan argumentasi mengapa dibutuhkan suatu undang-undang berdasarkan kajian akademis. Sehingga terang benderang landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya bahwa suatu peraturan baru diterbitkan memang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, dan bukan sebagai sumber permasalahan. Nah, RUU Kebudayaan ini sudah ada naskah akademisnya, mantap khan? Walaupun ketika membacanya, layak membaca sebuah buku teks tentang kebudayaan. Beberapa  pendapat ahli antropologi dikutip terkait dengan defenisi kebudayaan, globalisasi yang diidentifikasi sebagai ancaman terhadap kebudayaan lokal dan nasional. Saat itu aku berpikir bagaimana mungkin defenisi kebudayaan dari para ahli tersebut dirangkum atau dikompilasi selanjutnya diadopsi menjadi defenisi kebudayaan dalam peraturan perundang-undangan. Kebudayaan disebut ada yang fisik (tangible) dan ada pula yang non fisik (intangible) yang unsur-unsurnya mencakup pengetahuan (gagasan), prilaku hinga tata boga dan tata busana. Jika pengetahuan juga menjadi  ruang lingkup kebudayaan dalam peraturan tersebut, gimana cara mengaturnya dan untuk apa pula itu diatur?

lab4Lalu, globalisasi dianggap sebagai ancaman terhadap kebudayaan lokal dan nasional. Ini khan cara berpikirnya, globalisasi dianggap sebagai suatu kekuatan besar dan  merusak, terhadap kebudayaan lokal dan nasional yang lemah tetapi baik. Sehingga negara menyiapkan berbagai perangkat untuk melindungi dari nilai-nilai globalisasi yang di dalamnya ada westernisasi yang bertentangan dengan adab ketimuran yang suci bersih. Padahal, agama-agama besar juga bahagian dari globalisasi yang telah sejak lama merubah keaslian dari kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional yang juga kabur batasan dan maksudnya. Sementara, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah jelas-jelas merusak kebudayaan dan mentalitas budaya yang bertentangan atau menghambat kemajuan bangsa seperti malas, instan, tidak disiplin dan lain-lain tidak diidentifikasi sebagai permasalahan kebudayaan.Padahal ini lebih nyata ancamannya dibanding dengan menyebut-nyebut soal globalisasi.

Point-point itulah yang ku sampaikan di saat pembuka, atas tafsir ku kepada peserta yang kalau tidak mengkritik ndak seru, tidak kritis. Apalagi yang dimintakan adalah tinjauan kritis, maka kalau tidak ada kitiknya maka itu sudah dianggap sebagai penyimpangan. Pastilah akan tergelorakan semangat audiens jika kata pembukanya dimulai dengan “RUU ini tidak benar, harus ditolak!”. Soal basis argumentasinya  cukup kuat atau tidak, seringkali terabaikan oleh semangat patriotisme. “Tolak dulu, argumentasinya belakangan.”

Aku ternyata bukan tipikal kritis, karena diawal sudah memebuat beberapa pernyataan  gugatan terkait dengan defenisi kebudayaan dan soal globalisasi, selebihnya membuat pernyataan mendukung dan bisa memahami. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ada naskah akademisnya sudah bagus karena banyak undang-undang  yang lahir tanpa diawali naskah akademis. Hal baik lainnya, adalah dilakukan konsultasi publik di beberapa kota propinsi yang merepresentasi Indonesia bagian Timur, Tengah dan Barat dengan mengundang para ahli dan pemangku kebudayaan. Dibuatkan pula groupnya di facebook sebagai wadah diskusi untuk mengkritisi dan memberikan masukan. Sementara, banyak undang-undang lainnya sudah disyahkan baru pada tahu bahwa sudah ada undang-undang tersebut. Hal baiknya lagi, RUU Kebudayaan ini merupakan hak inisiatif DPR RI. Selama ini belum ada khabar, anggota DPR RI menggunakan hak legislasinya dengan berinisiatif merumuskan dan mengusulkan suatu peraturan perundang-undangan. Mungkin ada, tetapi sangat langka karena pihak legislatif lebih menyukai usulannya datang dari pemerintah, lalu dibahas-bahas dan cair.

130132_penari-dayak_663_382Kita masuk ke pembahasan draftnya, dan membicarakan point-point krusialnya seperti soal defenisi kebudayaan dan industri budaya, aku tetap saja memandangnya positif dengan menyatakan,”Seharusnya kebudayaan di dalam peraturan seharusnya dibuat spesifik dan kongkrit yang ditujukan untuk kebutuhan pengaturan. Jadi defenisi kebudayaan difokuskan kepada subyek-subyek yang bisa diatur  dan perlu diatur dari unsur-unsur kebudayaan. Namun saya bisa memaklumi, mengapa defenisi kebudayaan di dalam ketentuan umum di RUU Kebudayaan tersebut begitu luas, karena pihak legislatif menyerahkan perumusannya kepada kalangan akademik yang lebih suka bertarung di tataran konsep daripada  praktis, masing-masing bertahan dengan rujukan defenisinya, dan seperti biasa untuk mudahnya tim perumus yang ditunjuk mengkompilasi semua pemikiran. Begitupula ketika dikonsultasikan dengan peserta para akademis dan praktisi seni budaya. Para akademisnya berdebat dalam konsep kebudayaan dan unsur-unsurnya, sementara praktisi seni budaya lebih peduli terhadap perlindungan seni budaya terhadap klaim dari asing dan upaya pelestariannya. Sehingga saya jadi sepakat ketika, Mas Agung, Dosen Antrop UNIMED yang  menyatakan bahwa RUU Kebudayaan ini dilihat dari konten yang diatur lebih tepat diberi nama RUU Seni Budaya.

Point kritis lainnya adalah industri budaya. Ketika melihat pasal ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kebudayaan yang luhur karena melihatnya sebagai objek yang diperdagangkan dan dikreasi untuk menghasilkan uang. Justru saya melihatnya memang sudah seharusnya seperti itu. Dalam pandanganku bahwa banyak praktek kebudayaan berupa ritual keagamaan, seni pertunjukan dan lainnya justru direvitalisasi untuk kebutuhan industri pariwisata. Sebaliknya berapa banyak seni budaya tradisional dalam bentuk seni pertunjukan, cerita rakyat, seni ukir dan lainnya hilang karena tidak dikreasi mengikuti selera pasar. Prinsip kapitalisme “pasar” saat ini memang benar-benar panglima dan mendominasi yang dinternalisasi melalui media, dunia pendidikan, keluarga yang merasuk ke dalam pikiran dan lebih dalam lagi ke dalam alam bawah sadar manusia. “Hepeng do na mangatur negaraon” istilah Orang Batak, pertanyaan siapa yang berani membantah kuasa uang (materi). Dan siapa pula yang berani unjuk gigi, termasuk di perguruan tinggi, para doktor dan profesor sekalipun yang dalam alam pikiran  tarikan ide lebih kuat di banding materi. Saya rasa, mudah-mudahan saya salah, di perguruan tinggi sekalipun, lebih banyak  mendiskusikan tentang mobil baru si A, rumah baru si B daripada tulisan si C terbit di jurnal nasional dan si D hasil penelitiannya diterbitkan di jurnal internasional bergengsi. Apalagi pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan dan legislatif yang membahas RUU Kebudayaan tersebut dan menjalankannya ketika disyahkan, pastilah lebih gawat lagi. Bukan saja soal mobil, rumah, tetapi juga isteri simpanan. “Udah punya simpanan berapa sekarang?”.

lab1Akhirnya setiap perumusan kebijakan adalah pertarungan kepentingan. Bang Edy Suhartono menyebutkan bahwa dalam setiap undang-undang yang disyahkan  biasanya ada kepentingan asing. Jawabanku ketika adalah RUU Kebudayaan ini bersih dari kepentingan asing. Buktinya telah bertahun-tahun dibahas tidak kunjung disyahkan. RUU Kebudayaan yang hasil inisiatif DPR RI pertengahan Juni 2011 telah masuk di pembahasan di Panja DPR RI, tetapi setelah itu senyap hingga tidak ada khabar lagi. Padahal ketika itu, sudah ditargetkan pengesahannya di tahun 2011.  Lalu muncul draft RUU Kebudayaan versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang lebih komprehensif dan telah mengakomodir RUU Kebudayaan versi DPR RI, tetapi sepertinya belum masuk ke proses politik di DPR RI. Belakangan ada lagi yang memberi informasi bahwa saat ini ada draft lainnya yakni RUU Kebudayaan dan Perbukuan dan RUU Penyelenggaraan Kebudayaan.  Fauzi Abdullah, yang menyampaikan informasi dari sumber berita di Antara bahwa Panja DPR RI yang membahasnya sedang merencanakan kunjungan studi banding ke India dan beberapa negara lainnya.

Diskusi di Lab Antrop USU memang menarik. Tidak ada donatur, tetapi makanan berlimpah karena diantara peserta selalu ada saja yang berinisiatif membawa makanan. Seperti pada diskusi terakhir, Kak Eka, Alumni Sosiologi USU yang menjadi staf pengajar di Antropologi UNIMED membawa kue dan nasi kotak. Si Cressant menjadi pelayan cantiknya. Peserta pun semakin banyak, ruangan yang biasanya lapang, jadi menyempit. Penghuni lab Antrop juga semakin cerdik. Ruangan bisa dibuat sejuk, sekalipun remot AC masih disimpan si pemilik kuasa. Padahal cara itu, tidak pernah didiskusikan sebelumnya. Suprise terakhir adalah hiburan penutup. Saya kira bahagian dari diskusi, ternyata Anak Antrop yang ngamen. Tetapi patut dibanggakan karena ngamen di jalanan hingga ke ruang diskusi sebagai upaya untuk mengumpulkan dana untuk sebuah panti jompo di Binjai. ###

 

 

About saruhumrambe

Berlatar belakang pendidikan Antropologi. Aktif diorganisasi sebagai sekretaris Asosisasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Bekerja secara mandiri sebagai konsultan komunikasi dan sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: