//
you're reading...
Uncategorized

Resensi Buku : Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia

Resensi Buku_Kebangkitan Peran Budaya

Judul : KEBANGKITAN PERAN BUDAYA.
Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia
Editor : Lawrence E. Harrison
Samuel P. Huntington
Penerbit : LP3ES Indonesia
Cet. Pertama : September 2006
Jumlah hal : 454 hal

Budaya atau kebudayaan seringkali diperbincangkan dalam pengertian yang beragam dalam lingkup pengetahuan, prilaku dan benda-benda (artefak).  Ada ahli  yang mengartikan kebudayaan hanya sebagai pengetahuan, namun ahli lainnya mengartikan dari gabungan dua diantaranya atau ketiganya sekaligus.  Sementara, pemerintah dan masyarakat secara umum lebih mengartikan kebudayaan sebagai rangkaian upacara, kesenian  tradisional. Dalam konteks kebijakan, kebudayaan juga sering disebut seperti kebudayaan nasional ,kebudayaan daerah dengan pengertian yang kaku dalam bentuk objek yang perlu dilestarikan sehingga selalu berada di posisi yang tersubordinasi oleh faktor lainnya seperti ekonomi,  politik dan globalisasi.

Sehingga akan sangat menarik, memperoleh cara pandang yang tidak hanya berbeda tetapi mendekonstruksi cara pemikiran dominan yang berkembang selama ini. Cara pandang   itu adalah menempatkan  budaya sebagai  peran utama yang membentuk kemajuan suatu masyarakat yang disebut sebagai kebangkitan peran budaya.  Samuel P. Huntington, salah seorang ilmuwan terkemuka dunia,  diantaranya yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap peran budaya, ketika membandingkan Ghana dan Korea Selatan, yang dilanjutkan dengan pertanyaan ,”Bagaimana menjelaskan perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan ini? Lalu dijawabnya sendiri,”Tidak diragukan lagi banyak faktor yang berperan, tetapi menurut hemat saya, budaya memainkan peran besar. Orang Korea Selatan menghargai hidup hemat, investasi, kerja keras, pendidikan, organisasi, dan disiplin. Orang Ghana mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Pendeknya, budaya mempunyai andil”.

Huntington mengkisahkan, “Di awal tahun 1990-an, secara kebetulan saya menjumpai data ekonomi Ghana dan Korea Selatan tahun 1960-an awal.   Saya takjub melihat betapa miripnya ekonomi dua negara ini pada waktu itu. Dua negara ini, kira-kira, memiliki tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang setara; porsi ekonomi mereka yang serupa antara produk, manufakturing, dan jasa primer; serta berlimpahnya ekspor produk primer, dengan Korea Selatan memproduksi sejumlah kecil barang manufaktur. Mereka juga menerima bantuan ekonomi dalam jumlah yang seimbang. Tiga puluh tahun kemudian, Korea Selatan menjadi raksasa industri ekonomi terbesar nomor ke-14 dunia, perusahaan-perusahaan multinasional, ekspor mobil, alat elektronik, dan barang canggih hasil pabrik lainnya dalam jumlah besar, serta pendapatan perkapita yang mendekati Yunani (saat ini sudah jauh melampaui Yunani, red.). Tidak ada perubahan seperti ini di Ghana, yang PDB per kapitanya sekarang sekitar seperlimabelas dari Korea Selatan”.(p.xiii).

Kisah tersebut, dituliskannya di pengantar buku yang berjudul,”Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia” dimana beliau dan Lawrence E. Harisson yang menjadi editornya dari puluhan tulisan  ilmuwan sosial ternama di dunia dari antropologi, sosiologi, politik dan ekonomi . Bahan-bahan yang dijadikan muatan dalam buku ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Harvard Academy for International and Area Studies yang mengkaji hubungan antara budaya dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial yang selanjutnya dilakukan simposium,”Cultural Values and Human Progress yang dilaksanakan di American Academy of Arts and Sciences di Cambridge, Massachussets, tanggal 23 – 25 April 1999. Kemudian diterbitkan setahun berikutnya dengan judul : Culture Matters : How Values Shape Human Progress yang diterbitkan oleh Basic Books, New York. Beberapa tahun kemudian  terjemahannya di terbitkan pertama kali oleh LP3ES Indonesia, September 2006.

Dalam buku ini, budaya dilihat dalam konteks dua hal utama. Pertama sebagai faktor determinan atau faktor penjelas yang memberikan pengaruh atau perannya terhadap faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, politik, gender, korupsi hinga hubungan mayoritas dan minoritas di Amerika. Kedua, budaya dilihat sebagai faktor yang tidak berdiri sendiri. Misalnya bagaimana tindakan politik atau yang lain mengubah atau menghilangkan hambatan budaya untuk maju?

Sehingga dalam sudut pandang seperti yang disebutkan di atas, budaya diartikan tidak dalam defenisi yang sangat luas, seperti yang banyak dikenal di dalam defenisi kebudayaan yang dibuat para ahli antropologi, namun lebih spesifik dan ruang lingkup yang yang tegas. Hal ini terkait dengan pertanyaan besar yang diajukan yakni sejauh mana faktor-faktor budaya membentuk perkembangan ekonomi dan politik? Jika budaya memang memiliki andil, bagaimana hambatan budaya terhadap perkembangan ekonomi dan politik dapat dihilangkan atau diubah untuk memfasilitasi kemajuan?

Dalam kebutuhan untuk menjawab pertanyaan itu, maka kemajuan manusia diartikan sebagai gerakan menuju perkembangan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial-ekonomi, dan demokrasi politik. Terkait dengan budaya, Huntington memberikan defenisi budaya dengan lingkup yang lebih khusus seperti nilai-nilai, sikap, kepercayaan, orientasi dan paraduga.

“Istilah “budaya” tentu saja, mempunyai banyak arti dalam disiplin ilmu yang berbeda dan konteks yang berbeda pula. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut produk intelektual, musik, artistik, dan sastra dari sebuah masyarakat, atau yang disebut “budaya tinggi”. Para Antropolog, mungkin yang paling menonjol adalah Cliffort Geertz, telah menekankan budaya sebagai “deskripsi tebal” dan menggunakannya untuk menyebut seluruh cara hidup dari sebuah masyarakat : nilai, praktik, simbol, lembaga, dan hubungan antar manusianya. Namun, di dalam buku ini, kami tertarik pada bagaimana budaya mempengaruhi perkembangan suatau masyarakat; jika budaya meliputi apa saja, budaya tidak menjelaskan apa pun. Maka, kami mendefenisikan budaya dalam istilah yang benar-benar subjektif seperti nilai-nilai, sikap, kepercayan, orientasi, dan praduga mendasar yang lazim di antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Buku ini mengkaji sejauh mana budaya dalam pengertian yang subjektif ini bisa mempengaruhi cara-cara masyarakat untuk berhasil atau gagal dalam mencapai kemajuan perkembangan ekonomi dan demokrasi politik”. (p.xvi).

Buku ini terdiri tujuh bagian. Bagian I membahas tentang keterkaitan budaya dan pembangunan ekonomi dengan memberikan fakta budaya sebagai faktor penentu dalam pembangunan ekonomi dan  kemakmuran. Bagian II membahas tentang perkembangan budaya dan politik, seperti memberikan gambaran tentang hubungan budaya dengan demokrasi, korupsi dan pasar. Bagian III tentang Debat Antropologis, diantaranya membahas kepercayaan dan praktik tradisional – apakah sebagian lebih baik daripada yang lainnya? Bagian IV membahas budaya dan gender dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Bagian V menjelaskan kasus kaum minoritas Amerika untuk menunjukkan bagaimana budaya berperan. Dua bagian terakhir terkait dengan krisis asia dan mempromosikan perubahan. Di bagian terakhir ini, diantaranya memberikan arahan untuk melakukan upaya mengubah pemikiran sebuah bangsa untuk memajukan perubahan budaya yang progessif. Dalam konteks ini, harus ada upaya yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan untuk memberikan peran besar terhadap budaya dalam setiap pengambilan kebijakan.  Secara khusus Lawrence E. Harrison mengutip pertanyaan menarik dari Robert Klitgaard terkait dengan kebijakan untuk dijadikan refleksi, ”Jika budaya itu penting dan orang-orang telah mempelajari budaya selama seabad atau lebih, mengapa kita tidak mempunyai teori-teori yang dikembangkan dengan benar, petunjuk-petunjuk yang praktis, hubungan profesional yang dekat antara orang yang belajar budaya dan yang membuat serta mengatur perkembangan kebijakan?”.

Dalam buku ini,juga sudah diberikan gambaran kajian  budaya  yang selayaknya dilakukan  agar mampu memberikan  manfaat paraktis (terapan) dalam pembangunan, yakni :

  1. Sebuah tiplogi nilai/sikap: Tujuannya adalah (1) untuk mengenali nilai-nilai dan sikap yang meningkatkan kemajuan, termasuk penilaian prioritas yang melekat pada masing-masing, dan nilai dan sikap yang menghalangi kemajuan; dan (2) untuk menentukan nilai-nilai/sikap positif dan negatif mana yang mempengaruhi evolusi lembaga-lembaga politik yang demokratis, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial; dan membuat peringkat nilai dan sikap tersebut.
  2. Hubungan antara budaya dan pembangunan: Tujuannya adalah (1) mengembangkan pemahaman yang berguna dan operasional akan kekuatan/pelaku yang dapat mempercepat pembangunan ketika berhadapan dengan nilai-nilai dan sikap yang tidak mendukung pembangunan; (2) Melacak dampak terhadap nilai-nilai dan sikap tradisional ketika pembangunan terjadi sebagai konsekuensi dari kekuatan/pelaku ini; (3) membahas persoalan apakah lembaga-lembaga demokrasi dapat dikukuhkan dan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial terjaga sekiranya nilai-nilai dan sikap tradisional tidak berubah secara signifikan.
  3. Hubungan antara nilai-nilai dan sikap, kebijakan, dan lembaga: Tujuananya adalah (1) menilai sejauh mana sebuah kebijakan dan lembaga mencerminkan nilai-nilai dan sikap, (2) Mengerti lebih baik apa yang mungkin terjadi ketika nilai-nilai dan sikap tidak cocok dengan kebijakan lembaga, dan (3) menetapkan sejauh mana kebijakan dan lembaga dapat mengubah nilai-nilai dan sikap.
  4. Penyebaran budaya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai faktor-faktor utama dalam penyebaran nilai/sikap, misalnya, praktik pengasuhan anak, sekolah, gereja, media, kawan sebaya, tempat kerja dan “pengiriman uang sosial” dari para migran ke negara-negara asal. Kita perlu tahu (1) yang mana dari faktor-faktor itu yang sedang paling kuat secara umum sebagaimana halnya  yang paling kuat di wilayah geografi dan budaya yang berbeda di dunia; (2) bagaimana setiap faktor dapat menyumbang untuk perubahan nilai dan sikap yang progressif; dan (3) peran apa yang mungkin pemerintah mainkan dalam ihwal perubahan nilai dan sikap.
  5. Pengukuran nilai/sikap: Tujuannya adalah memperluas jangkauan sistem internasional untuk mengukur perubahan nilai dan sikap.
  6. Menilai inisiatif-inisiatif perubahan budaya yang sudah berjalan.

Enam point di atas sebenarnya merupakan agenda Harvard Academy for International and Area Studies sekitar  sepuluh tahun yang lalu, namun menurut hemat saya masih relevan untuk kondisi Indonesia saat ini. Dengan orientasi yang kuat di bidang terapan, saya kira Antropologi dan Antropolog akan memiliki modal yang lebih dari cukup untuk mampu mempengaruhi kebijakan dan menjadi mitra strategis bagi pengambil kebijakan di negeri ini. Sehingga pertanyaan kritis dari Robert Klitgaard di atas bisa dijawab dengan baik.

 

About saruhumrambe

Berlatar belakang pendidikan Antropologi. Aktif diorganisasi sebagai sekretaris Asosisasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Bekerja secara mandiri sebagai konsultan komunikasi dan sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: