//
you're reading...
Politik Lokal

Disebut Mekar Padahal Mengkerut (Involusi Admistratif)

image

Siapapun yang percaya pemekaran daerah yang marak saat ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pastilah ia telah tertipu. Dan siapapun yang berkoar-koar bahwa pemekaran dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pastilah penipu. Jika ada lembaga di kampus tempat bernaungnya para ilmuwan melakukan studi kelayakan hanya untuk melegalisasi pemekaran dengan kebohongan, pastilah karena dibayar oleh para penipu. Jika anda tidak termasuk penipu, bayaran penipu dan yang tertipu maka berdoa dan berjuanglah agar anda tidak menjadi korban.

Kepada para penipu saya minta berhentilah menipu. Bertobatlah karena kiamat sudah dekat. Kepada para ilmuwan berhentilah melacur. Melacur dengan kepala lebih merusak daripada dengan kelamin. Kembalikanlah kehormatanmu. Gunakan kepakaranmu untuk menjadikan mahasiswamu, bangsamu bermartabat. Bagi yang tertipu, sadarlah dan dengarkan penjelasanku.

Pertama, istilah pemekaran salah kaprah. Pemekaran daerah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia pasca reformasi sudah salah kaprah sejak dari penamaannya. Begitulah kata Henk S. Nordholt dan Gerry Van Klinken di bagian pendahuluan buku : Politik Lokal di Indonesia, 2007. Menurut antropolog dari Belanda ini, pemekaran secara harafiah berarti mekarnya bunga.  Sehingga istilah pemekaran seharusnya menunjukkan gerakan yang mengarah ke luar dan ke atas, tetapi justru yang terjadi adalah
gerakan yang menuju ke dalam, ke dirinya sendiri dalam bentuk sub divisi yang terus terjadi tanpa henti. Maka istilah yang tepat adalah involusi administratif, sesuai pemikiran Geertz tentang involusi pertanian ketika begitu banyak orang sama-sama butuh menggarap sejengkal tanah yang sama.

Kedua, argumen sejarah tidak jelas. Pergerakan primordial yang mementingkan daerah lokal menuntut wilayah administratif baru atas dasar argumen sejarah yang seringkali tidak jelas. Tujuannya sebenarnya adalah menambah jabatan birokrasi.

Ketiga, pemekaran itu terlalu mahal dan tidak perlu. Milyaran rupiah dikeluarkan pihak pemprakarsa untuk memobilisasi massa, me-lobby pemerintah daerah hingga pusat. Agar bisa dimasukkan menjadi pembahasan regulasi pembentukannya harus membayar mahal anggota DPR RI untuk memperjuangkannya menjadi undang-undang. Jika mengeluarkan dana sebesar itu, apakah pemprakarsa tidak mengharapkan uangnya kembali plus untung? Di beberapa tempat, bukan saja harus mengeluarkan dana yang besar, telah memicu konflik dan korban nyawa. Pergerakan pembentukan Propinsi Tapanuli misalnya bukan saja telah menghabiskan dana yang besar juga menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut, Azis Angkat. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang dijalankan oleh birokrasi melalui prinsip tata pemerintahan yang baik. Sama sekali bukan pemekaran dan tidak ada hubungannya dengan pemekaran daerah.

Keempat, pemekaran daerah tidak ada hubungan yang signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Tetapi lebih kepada kepentingan politik dan elite. Seperti yang disebut oleh Eko Prasodjo, Guru Besar Ilmu Administrasi UI bahwa pemekaran daerah hanya menjadi lapangan kerja baru untuk kader partai politik di DPRD dan ladang perebutan jabatan birokrasi (Kompas Online, 27 April 2011).

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementarian Dalam Negeri terhadap daerah otonom hasil pemekaran 1999 – 2009 juga menunjukkan bahwa hampir semua mendapatkan nilai merah untuk indikator kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang baik, pelayanan publik dan daya saing daerah. Dari 17 propinsi, 164 kabupaten dan 34 kota hasil pemekaran hanya dua daerah yang mendapat nilai total di atas 60 dari nilai tertinggi 100. Kedua daerah itu adalah Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan (Kompas Online, 27 April 2011).

Lalu kemana perginya dana publik yang bersumber dari rakyat? Di luar dana pembangunan yang dikorupsi, hampir 95 persennya untuk melayani aparatur dalam bentuk gaji dan lainnya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dalam suatu kesempatan menyampaikan keterkejutannya,
“(Hal) yang mengagetkan kita adalah temuan dari Asian Foundation yang tadinya APBD tersebut 65 persen kira-kira habis dibelanjakan untuk services dari aparat atau dalam bahasa sederhana untuk gaji dan lain-lain. Ternyata sekarang meningkat mendekati 95 persen” (Kompas Online, 7 Juni 2011).
                                     ***
Pemekaran di Indonesia memang kontroversial. Sama kontroversial dan politisnya dengan praktek pemekaran daerah di beberapa negara Afrika. Misalnya di Uganda, dimasa pemerintahan presiden Musevi melipatgandakan daerah menjadi 100 persen karena dipaksa oleh kekuatan politik, tidak berbeda jauh jumlah dan prosesnya di Indonesia setelah reformasi. Di negeria jumlah distrik pemerintahan lokal bertambah menjadi dua kali lipat selama tahun 1980an sebagai akibat dari dorongan desentralisasi yang rakus dan penuh konflik. Para elite terus menerus mendesak pusat untk menciptakan satuan pemerintah lokal, sambil mengorupsi dana pembangunan lokal (Nordholt dan Klinken, 2007).

Dalam konteks seperti inilah kita seharusnya memahami rencana pemekaran Propinsi Sumatera Utara menjadi Propinsi Tapanuli, Sumatera Tenggara dan Nias yang sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri maupun prakarsa pemekaran di Kabupaten Langkat, Simalungun dan Kota Medan. Dan sudah saatnya rakyat bergerak untuk menentangnya. Selamat berjuang untuk kebenaran dan keadilan. 

About saruhumrambe

Berlatar belakang pendidikan Antropologi. Aktif diorganisasi sebagai sekretaris Asosisasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Bekerja secara mandiri sebagai konsultan komunikasi dan sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: