//
you're reading...
Politik Lokal

Dimanakah Foto Wakil Diletakkan?

image

Beberapa waktu lalu, saya berada di ruang kepala Bappeda Batubara. Hal yang paling menarik perhatian adalah foto bupati tanpa pasangan di bawah pasangan presiden dan wakil presiden. “Koq bupatinya sendirian pak” candaku ke seorang pejabat Bappeda sambil menoleh ke foto bupati. Pejabat itu hanya tersenyum, dan mengalihkan pembicaraan ke tema lain.

Konflik di antara Bupati dengan Wakil Bupati Batubara sudah bukan rahasia lagi. Kasus yang terbesar dan terblow up secara nasional adalah penerimaan PNS tahun 2010 yang lalu. Perjanjian kerjasama (MoU) pembuatan dan pemeriksaan soal ujian penerimaan PNS antara Pemkab Batubara dengan UI dibatalkan oleh Wakil Bupati dan membuat MoU baru dengan Unpad ketika Bupati sedang menunaikan ibadah haji. Kepala BKD yang menolak untuk melakukan pembatalan tersebut kemudian di non aktifkan oleh wakil bupati. Wakil Bupati sempat marah-marah di UI ketika rektor UI tidak datang dalam pertemuan diantara pihak UI dan rombongan wakil bupati terkait dengan upaya pembatalan MoU tersebut. Ketika Bupati pulang, ia tetap bersikeras untuk melanjutkan dengan MoU dengan UI serta mengaktifkan kembali kepala BKD. Akhirnya, Unpad membatalkan MoU pembuatan soal tersebut.

Kemesraan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batubara ini tidak berlangsung lama. Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa kemesraan tersebut hanya berlangsung dua bulan. Penyusunan formasi jabatan dan pendistribusian proyek pengadaan barang dan jasa telah menjadi pemicunya. Wakil Bupati merasa dirinya dan pendukungnya tidak dilibatkan sama sekali. Proyek pembangunan umumnya diberikan kepada kontraktor dari Sergai. Sementara wakil bupati dalam penggalangan dana telah menjanjikan dan berkomitmen terhadap pihak-pihak yang menjadi donatur.

Sinyal perpecahan sebenarnya sudah terlihat sejak pelantikan. Parkir dan tempat duduk yang dipisah antara undangan keluarga bupati dan wakil bupati di gedung DPRD telah menimbulkan kesan tersendiri. Nasi kotak yang dibagikan oleh panitia berlimpah di kelompok keluarga bupati sementara di keluarga wakil bupati kekurangan.

Begitulah, tidak lama setelah pelantikan kesenjangan komunikasi terjadi dan Bupati berusaha mengaleanisasi wakil bupati. Mulai dari penarikan ajudan wakil, penarikan petugas satpol PP yang bertugas di rumah dinas wakil bupati, pemutusan hubungan koordinasi dengan SKPD hingga pencopotan gambar wakil bupati dari kantor-kantor SKPD.

Tindakan Bupati yang mengaleanisasi wakil bukan tanpa perlawanan. Beberapa kegiatan dilakukan. Namun yang terbuka adalah upaya pembatalan kerjasama dengan UI dalam pembuatan soal dan pemeriksaan ujian PNS tersebut. Bupati, secara terbuka menyatakan tindakan wakil terkait kisruh penerimaan CPNS tahun 2010, telah membuatnya malu.

About saruhumrambe

Berlatar belakang pendidikan Antropologi. Aktif diorganisasi sebagai sekretaris Asosisasi Antropologi Indonesia (AAI) Sumut. Bekerja secara mandiri sebagai konsultan komunikasi dan sosial.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: